Khofifah Soroti Kelangkaan Beras Medium di Pasar, Minta Kepala Daerah Awasi Distribusi

 

 jatimradar.com - SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan perlunya keterlibatan langsung para bupati dan wali kota dalam mengawal distribusi beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar tradisional.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Kompleks Setda Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/8/2025). Menurutnya, ketersediaan beras di Jatim sebenarnya cukup melimpah bahkan surplus, namun masalah distribusi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan beras medium di pasar.

“Posisi Jawa Timur saat ini alhamdulillah cukup baik, nilai tukar petani meningkat, dan stok beras kita surplus besar. Namun khusus program SPHP, distribusinya perlu dorongan khusus agar benar-benar sampai ke pasar tradisional,” ujar Khofifah.

Beras Medium Menghilang dari Pasar Tradisional

Khofifah mengungkap fakta mengejutkan ketika melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tanjung, Jember, beberapa waktu lalu. Dari hasil pengecekan, ternyata beras medium SPHP tidak tersedia sama sekali, baik di lantai 1 maupun lantai 2 pasar.

Saat ditelusuri lebih jauh, pedagang menyebut kelangkaan itu sudah terjadi sejak April 2025. Artinya, hampir empat bulan masyarakat di daerah tersebut kesulitan mengakses beras kategori medium.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Karena kalau beras medium tidak tersedia, masyarakat terpaksa membeli beras premium. Padahal, kemampuan daya beli mereka ada di level medium. Ini bisa berdampak pada meningkatnya beban ekonomi rumah tangga,” jelas Khofifah.

Dampak Ekonomi: Ancaman pada Daya Beli dan Angka Kemiskinan

Gubernur menekankan bahwa beras merupakan komoditas utama dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia. Apabila distribusi beras medium terganggu, masyarakat kecil yang biasanya mengonsumsi jenis beras ini akan terdampak langsung.

“Kalau masyarakat tidak bisa mendapatkan beras medium, lalu terpaksa membeli beras premium, itu tentu menggerus daya beli mereka. Lama-lama, hal ini bisa berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Timur,” papar mantan Menteri Sosial itu.

Ia menambahkan, tantangan utama saat ini bukan lagi produksi, karena Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional memiliki stok melimpah. Justru distribusi yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, Khofifah meminta kepala daerah lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi SPHP berjalan baik.

Menko Pangan Akui Ada Masalah Distribusi

Menanggapi temuan Khofifah, Menteri Perdagangan sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membenarkan bahwa memang sempat ada kendala distribusi beras medium di lapangan.

Salah satu penyebabnya adalah kasus beras oplosan yang sempat menghambat penyaluran oleh Bulog. Akibatnya, distribusi ke sejumlah pasar tradisional menjadi tersendat.

“Kasus itu sempat membuat Bulog menahan distribusi untuk sementara. Tapi sekarang sudah beres, tinggal packaging saja,” kata Zulhas.

Ia pun menegaskan agar ke depan Bulog menyalurkan langsung beras medium SPHP ke pasar-pasar tradisional, bukan hanya lewat operasi pasar. “Tujuannya agar masyarakat bisa langsung membeli di pasar dengan harga terjangkau,” tegasnya.

BPS Akan Rilis Data Konsumsi Rumah Tangga 1 September

Khofifah juga mengingatkan bahwa pada 1 September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data konsumsi rumah tangga. Dalam data tersebut, beras menjadi komoditas utama yang dihitung pengaruhnya terhadap pengeluaran masyarakat.

Karena itu, menurut Khofifah, kelangkaan beras medium perlu segera ditangani agar tidak berdampak pada indikator kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota, yang nantinya akan berpengaruh secara kumulatif terhadap kondisi di Jawa Timur.

Solusi: Kawal Distribusi hingga ke Pasar Tradisional

Khofifah mengusulkan agar ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah terhadap jalur distribusi beras medium SPHP. Jangan sampai stok hanya berhenti di gudang Bulog atau distributor besar, tanpa benar-benar masuk ke pasar tradisional yang menjadi akses utama masyarakat.

“Dengan stok beras yang melimpah di Jatim, seharusnya masalah ketersediaan tidak terjadi. Tantangan kita adalah memastikan rantai distribusi ini lancar, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik,” ungkapnya.

Distribusi Langsung vs Operasi Pasar

Sementara itu, kebijakan distribusi beras selama ini kerap dilakukan melalui operasi pasar. Namun, cara ini dinilai kurang efektif karena sifatnya hanya sementara dan tidak menjamin ketersediaan beras medium secara konsisten di pasar tradisional.

Zulhas pun menegaskan perubahan strategi dengan menyalurkan langsung beras medium ke pasar. Dengan begitu, pedagang dan masyarakat bisa mengaksesnya setiap saat, bukan hanya ketika ada operasi pasar.

Kesimpulan: Distribusi Jadi Kunci Stabilisasi Harga

Kasus kelangkaan beras medium di beberapa pasar tradisional Jatim menunjukkan bahwa masalah pangan tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga distribusi dan pengawasan di lapangan.

Dengan keterlibatan aktif bupati, wali kota, dan Bulog dalam mengawal distribusi, diharapkan beras medium SPHP benar-benar hadir di pasar-pasar tradisional sehingga masyarakat tidak terbebani membeli beras premium.

Ke depan, langkah konsolidasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar stabilisasi harga pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.