Reformasi Pendidikan Vietnam: Bonus Guru Melonjak 70 %, Langkah Strategis Menuju Masa Depan

Pada 22 Agustus 2025, Politbiro Partai Komunis Vietnam mengesahkan Resolusi 71, sebuah rencana ambisius yang menandai dimulainya reformasi pendidikan nasional selama dua dekade. Resolusi ini menargetkan agar sistem pendidikan Vietnam—dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi—berada di jajaran 20 terbaik dunia pada tahun 2045 detikcom.

Pemerintah menegaskan bahwa pendidikan, sains, dan teknologi akan menjadi prioritas nasional utama, sekaligus fondasi untuk melahirkan generasi masa depan yang unggul. Sebagai bagian dari reformasi ini, negara akan memberlakukan beberapa kebijakan penting: buku teks nasional gratis untuk seluruh siswa, kenaikan tunjangan guru, otonomi universitas yang diperluas, serta pembentukan “lulusan baru” yang kompeten dalam kecerdasan buatan (AI) dan keterampilan digital detikcom.

Meskipun Vietnam telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pendidikan, masih terdapat tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kurikulum yang sudah usang, pendanaan terbatas, dan kultur les tambahan yang masih kuat detikcom.

Target Strategis: 2030 dan 2035

Tahap pertama reformasi ditetapkan hingga tahun 2030, dengan sejumlah target strategis seperti:

• Menyediakan akses pendidikan prasekolah (usia 3–5 tahun) untuk seluruh anak.
• Menetapkan sekolah menengah pertama (SMP) sebagai jenjang wajib belajar.
• Meningkatkan persentase remaja yang menyelesaikan SMA hingga 85 %, dengan kemampuan bahasa Inggris, literasi digital, dan AI yang lebih kuat.
• Menyediakan buku teks secara gratis bagi seluruh siswa di seluruh negeri detikcom.

Selanjutnya pada 2035, pemerintah menargetkan universalitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah detikcom.

Peningkatan Tunjangan Guru: Ke Arah Kesejahteraan

Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah kenaikan tunjangan profesi bagi guru:

• Minimal 70 % untuk guru di jenjang PAUD hingga sekolah menengah.
• 30 % tunjangan untuk tenaga kependidikan non-guru.
• Kenaikan hingga 100 % untuk guru yang mengabdi di wilayah perbatasan, kepulauan, atau daerah minoritas etnis detikcom.

Menurut Nguyen Thi Mai Hoa, Wakil Ketua Komite Kebudayaan dan Sosial Majelis Nasional, Resolusi 71 merupakan tonggak baru karena menyajikan kebijakan inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar bagian dari kebijakan negara, tetapi merupakan penentu arah masa depan bangsa. Ia berdalih bahwa investasi di bidang pendidikan perlu dipandang sebagai investasi pada manusia, yang menjadi sumber daya penentu perjalanan bangsa selanjutnya detikcom.

Selain itu, resolusi ini mempertegas bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menjamin akses pendidikan dasar—terbukti dari rencana menyediakan buku ajar tunggal berskala nasional secara gratis kepada seluruh siswa pada tahun 2030 detikcom.

Dengan demikian, reformasi pendidikan Vietnam melalui Resolusi 71 bukan hanya mencakup aspek struktural seperti peningkatan tunjangan guru dan akses pendidikan, tetapi juga mengedepankan investasi sumber daya manusia yang berkualitas. Langkah progresif ini diharapkan merefleksikan keberpihakan negara terhadap pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan jangka panjang dan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat.