Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Media Sosial

Gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025 melahirkan sebuah gerakan aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati.” Gerakan ini ramai dibicarakan di media sosial sebagai bentuk desakan agar pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran serta DPR segera melakukan perbaikan nyata.

Aksi demonstrasi dipicu oleh berbagai isu, mulai dari kenaikan tunjangan DPR, pernyataan wakil rakyat yang dinilai menghina masyarakat, hingga kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat dilindas kendaraan Brimob. Situasi tersebut memperluas gelombang protes dari mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat sipil yang menginginkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola negara.

Tuntutan rakyat ini dirumuskan dengan dukungan berbagai kalangan, termasuk para influencer, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pusat studi hukum dan kebijakan. Isinya dibagi menjadi dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera dipenuhi maksimal pada 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang dengan batas waktu hingga 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Jangka Pendek

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan aparat lainnya.
3. Batalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru anggota DPR, termasuk pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan secara transparan rincian anggaran, gaji, serta fasilitas DPR.
5. Dorong investigasi terhadap anggota DPR bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR maupun KPK.
6. Berikan sanksi tegas, termasuk pemecatan, bagi anggota DPR yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
7. Partai politik diminta menyatakan sikap jelas berpihak pada rakyat.
8. Gelar dialog terbuka antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan kekerasan aparat kepolisian dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum secara transparan terhadap aparat atau komandan pelanggar HAM.
12. Segera kembalikan TNI ke barak dan hentikan intervensi pada urusan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. TNI diminta berkomitmen tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek online di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang

1. Bersihkan DPR dengan reformasi besar-besaran.
2. Lakukan reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan serta jalankan undang-undang perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Pastikan TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan rakyat.

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” ini menjadi simbol konsolidasi aspirasi publik yang menuntut transparansi, reformasi, serta empati dari para pemimpin negara. Masyarakat berharap pemerintah dan DPR benar-benar mendengarkan suara rakyat, bukan sekadar menunda-nunda perubahan.