Ketimpangan Statistik dan Realitas: LPEM FEB UI Soroti Dampak Data Kosmetik terhadap Demonstrasi Masyarakat

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengkritik penggunaan angka statistik ekonomi oleh pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Menurut LPEM, data statistik tersebut hanya menjadi "kosmetik" yang tidak menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari rakyat. Kritik ini muncul sebagai respons terhadap demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Peneliti Senior LPEM FEB UI, Teguh Dartanto, menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara angka statistik dan pengalaman masyarakat dapat memicu ketidakpuasan yang berujung pada aksi protes. Ia mencontohkan penurunan angka pengangguran yang diumumkan pemerintah, yang menurutnya tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Meskipun angka pengangguran menurun, banyak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terpaksa bekerja di sektor informal, seperti menjadi pengemudi ojek daring, karena tidak adanya sistem jaminan sosial yang memadai.

Selain itu, LPEM juga menyoroti data kemiskinan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Namun, ketika diperinci, angka kemiskinan di perkotaan justru meningkat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara data makro dan kondisi mikro yang dialami masyarakat.

Lebih lanjut, LPEM mencatat adanya penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2014, sekitar 45,8% penduduk Indonesia masuk dalam kategori calon kelas menengah, namun pada tahun 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 53,4%. Penurunan ini menunjukkan adanya kemunduran dalam mobilitas sosial dan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

Teguh Dartanto menegaskan bahwa ketidakselarasan antara data statistik dan realitas yang dirasakan masyarakat dapat memicu ketidakpuasan yang berujung pada demonstrasi. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi riil masyarakat dan tidak hanya mengandalkan angka statistik sebagai indikator keberhasilan.

Dalam konteks ini, LPEM FEB UI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian data statistik. Penyajian data yang akurat dan mencerminkan kondisi nyata akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial agar masyarakat yang terdampak PHK atau kesulitan ekonomi lainnya mendapatkan perlindungan yang memadai.

Kritik yang disampaikan oleh LPEM FEB UI ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.