Jerome Polin dan Rekan Influencer Rilis “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati.”

Jakarta – Pada tanggal 1 September 2025, Jerome Polin—influencer yang berlatar belakang matematika—bersama sejumlah figur publik seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati, merilis sebuah rangkuman tuntutan rakyat berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati.” Tuntutan ini dibagi menjadi dua kategori: jangka pendek (1 minggu) dan jangka panjang (1 tahun) .

Pendahuluan: Latar dan Sumber Rangkuman

Jerome menjelaskan bahwa daftar tuntutan ini merupakan hasil konsolidasi aspirasi dari berbagai pihak, termasuk desakan dari influencer seperti Salsa Erwina dan Cheryl Marella, 211 organisasi masyarakat sipil melalui YLBHI, pernyataan dari Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), serta sikap yang disampaikan oleh mahasiswa dan lembaga hukum lingkungan UI . Tujuannya adalah menangkap intisari tuntutan publik secara komprehensif—tanpa mengesampingkan aspirasi lainnya—dan didesain untuk mudah diakses dan disebarkan melalui berbagai platform.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Hingga 5 September 2025)

Berikut adalah tuntutan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu:

1. Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban pelanggaran HAM selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan peran TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan personel ke barak.
3. Bebaskan demonstran yang masih ditahan dan hentikan kriminalisasi terhadap mereka.
4. Tangkap dan periksa secara transparan aparat (termasuk komandan) yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan.
5. Berhentikan kekerasan aparat kepolisian dan patuhi prosedur pengendalian massa (SOP) yang berlaku.
6. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan secara proaktif transparansi anggaran DPR—meliputi gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas—dengan laporan berkala.
8. Tindaklanjuti proses penyelidikan KPK terhadap harta anggota DPR yang mencurigakan.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR menindak anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Berikan sanksi tegas atau pecat kader partai yang tidak etis atau memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai politik untuk berpihak kepada rakyat, terutama di tengah krisis.
12. Libatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Jelaskan dengan tegas bahwa TNI tidak akan masuk ke ranah sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan adanya upah layak bagi semua pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek daring.
16. Ambil langkah darurat melindungi buruh kontrak dan cegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk menyusun solusi mengenai upah minimum dan sistem outsourcing 

8 Tuntutan Jangka Panjang (Hingga 31 Agustus 2026)

Berikut agenda reformasi struktural dan legislatif untuk digarap dalam setahun ke depan:

1. Lakukan reformasi menyeluruh terhadap DPR, termasuk audit publik, larangan mantan koruptor menjadi caleg, serta penghapusan hak-hak istimewa.
2. Reformasi partai politik dengan memperkuat pengawasan terhadap eksekutif dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi.
3. Susun dan implementasikan reformasi perpajakan yang lebih adil serta batalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
4. Sahkan dan tegakkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, serta tingkatkan independensi KPK dan perkuat UU Tipikor.
5. Reorientasi reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis; revisi Undang-Undang Kepolisian.
6. Tarik TNI sepenuhnya dari proyek sipil dan revisi Undang-Undang TNI agar peran militer lebih jelas.
7. Perkuat lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.
8. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan—termasuk PSN, UU Cipta Kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan 

Penutup

Jerome Polin dan rekan influencer menegaskan bahwa tuntutan ini adalah suara rakyat yang akhirnya diformulasikan dalam kerangka aksi konkret: 17 tuntutan jangka pendek yang ditargetkan tuntas pada 5 September 2025, serta 8 agenda reformasi jangka panjang yang diharapkan terealisasi paling lambat 31 Agustus 2026. Pesan yang disampaikan jelas—“Buktikan suara rakyat didengar”—menggugah komitmen pemerintah, DPR, dan institusi terkait untuk segera merespons dan bertindak detikcom.