Dukung Prabowo Batasi Game Online, Komisi I DPR Dorong Pengawasan Medsos Anak Diperketat

 

Jakarta, JatimRadar.com – Dukungan terhadap kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membatasi akses game online bagi anak dan remaja terus mengalir. Salah satunya datang dari anggota Komisi I DPR RI yang menilai langkah tersebut perlu dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial (medsos) di kalangan pelajar.

Anggota Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, komunikasi, dan informasi, menilai fenomena meningkatnya kecanduan digital di kalangan anak menjadi ancaman serius bagi perkembangan mental dan sosial mereka.

“Membatasi game online saja tidak cukup. Pengawasan terhadap akses media sosial juga penting karena konten negatif lebih mudah tersebar di sana,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, banyak kasus perundungan daring (cyberbullying), kekerasan verbal, hingga penyebaran hoaks yang melibatkan anak-anak terjadi karena kurangnya kontrol penggunaan media sosial.

Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Orang Tua

Politisi tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua dalam menerapkan literasi digital yang seimbang.

“Kita tidak bisa melarang anak sepenuhnya dari dunia digital, tapi perlu mengarahkan mereka agar bisa menggunakan teknologi secara sehat dan produktif,” katanya.

Ia menilai, pembatasan yang akan diterapkan pemerintah nantinya harus diiringi dengan edukasi digital nasional, termasuk pembentukan karakter anak agar tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif di internet.

Game Online dan Medsos Jadi Sorotan Nasional

Wacana pembatasan game online muncul setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmen untuk mengatur ekosistem digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Prabowo menilai, paparan konten kekerasan dan perilaku adiktif dalam game online perlu dikendalikan agar tidak mengganggu fokus belajar dan kesehatan mental generasi muda.

Langkah ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk akademisi dan pemerhati anak. Mereka menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

“Medsos dan game online harus dilihat sebagai dua sisi mata uang. Jika pemerintah hanya fokus ke satu aspek, efek negatif dari sisi lain bisa tetap merusak anak-anak,” ujarnya menambahkan.

Pengawasan Digital Jadi Tanggung Jawab Bersama

Selain regulasi, anggota Komisi I DPR tersebut juga mendorong penguatan sistem parental control dan edukasi digital di sekolah. Ia menyebut, guru BK dan wali kelas harus dilibatkan untuk membantu siswa memahami dampak penggunaan media sosial yang berlebihan.

“Ini bukan soal pelarangan, tetapi soal keseimbangan. Anak-anak harus tetap kreatif di dunia digital, tapi dengan kontrol yang jelas dari orang tua dan sekolah,” tegasnya.

Pemerintah diminta segera menyiapkan mekanisme pengawasan dan literasi digital nasional, agar kebijakan pembatasan game online dan pengawasan media sosial dapat berjalan efektif tanpa menghambat perkembangan teknologi di Indonesia.