HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Kronologi Demo di DPR Berujung Driver Ojol Dilindas Rantis

 

Kronologi Demo di DPR Berujung Driver Ojol Dilindas Rantis

 Jakarta (jatimradar.com) – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan massa gabungan buruh, mahasiswa, hingga elemen masyarakat sipil pada Kamis (28/8/2025) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, berakhir ricuh. Insiden tragis terjadi ketika sebuah kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polri melindas seorang pengendara ojek online (ojol) yang berada di lokasi.

 

Awal Aksi: Buruh Menyuarakan Tuntutan

Sejak pagi hari, ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja sudah memadati kawasan Senayan. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta revisi kebijakan pajak yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.

Aksi ini berjalan relatif tertib pada awalnya. Orasi dilakukan secara bergantian di atas mobil komando. Poster dan spanduk dengan tulisan “Hapus Upah Murah” hingga “Stop PHK Sepihak” mewarnai barisan massa.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bahkan sempat hadir dan menegaskan bahwa aksi tersebut konstitusional serta hanya berlangsung sampai siang hari. Namun, setelah massa buruh mulai membubarkan diri, gelombang aksi justru diteruskan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat umum yang turut datang ke lokasi.

 

Mahasiswa Ambil Alih, Situasi Memanas

Menjelang sore, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus mulai bergabung. Mereka menyoroti isu yang lebih luas, termasuk desakan agar DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep omnibus law serta RUU Perampasan Aset.

Suasana mulai memanas ketika sebagian demonstran mencoba mendekati pagar gedung parlemen. Aparat kepolisian dan Brimob yang berjaga di barikade mulai menambah lapisan kawat berduri untuk menghalau massa. Lemparan botol air mineral dan gas air mata sempat terjadi sebagai respons antara kedua pihak.

 

Kekuatan Pengamanan Super Ketat

Untuk mengamankan kawasan parlemen, sebanyak 4.531 aparat gabungan dikerahkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa jumlah personel terdiri dari:

  • 2.174 personel Polda Metro Jaya
  • 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan TNI AD, Marinir TNI AL, Brimob Mabes Polri, Detasemen C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan
  • 632 personel dari Polres jajaran

Barikade aparat tampak berlapis-lapis dengan posisi kendaraan taktis (rantis), mobil water cannon, hingga kawat berduri menutup akses utama menuju kompleks DPR/MPR RI.

 

Puncak Ricuh: Ojol Jadi Korban Rantis

Ketegangan mencapai puncak saat massa mencoba mendorong barikade menjelang petang. Dalam situasi kacau, sebuah kendaraan taktis Brimob bergerak untuk mengurai kerumunan.

Namun, insiden memilukan terjadi: seorang driver ojek online yang berada di sekitar lokasi justru terlindas rantis. Korban yang mengenakan jaket hijau khas ojol sempat berusaha menghindar, tetapi tidak berhasil. Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa korban bukan bagian dari massa aksi, melainkan sedang melintas untuk mengantar pesanan pelanggan.

Teriakan histeris dari massa membuat suasana semakin panik. Sejumlah demonstran langsung memberikan pertolongan pertama sebelum korban dievakuasi oleh tim medis. Hingga berita ini diturunkan, kondisi korban masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

 

Reaksi Publik dan Desakan Investigasi

Insiden ini langsung memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Di media sosial, tagar #OjolDemiKeadilan dan #TragediDPR28Agustus ramai diperbincangkan. Banyak pihak mendesak agar peristiwa ini diusut secara transparan.

Aktivis HAM menilai penggunaan kendaraan taktis di tengah kerumunan sipil harus dievaluasi agar tidak memakan korban yang tidak bersalah. Beberapa anggota DPR juga dikabarkan akan segera memanggil Kapolda Metro Jaya untuk meminta penjelasan.

 

Penutup: Luka di Tengah Suara Rakyat

Aksi yang awalnya ditujukan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh justru diwarnai tragedi. Insiden ojol terlindas rantis menjadi pengingat bahwa pengelolaan aksi massa harus mengedepankan prinsip keamanan tanpa mengorbankan nyawa warga sipil.

Masyarakat kini menunggu langkah cepat pemerintah, aparat kepolisian, dan lembaga negara lainnya untuk mengusut insiden ini secara adil, sekaligus memastikan suara rakyat tetap bisa disampaikan tanpa rasa takut.

 

Posting Komentar