Paripurna Rawan Batal Lagi, Gerakan Moral Kawal dan Kepung DPRD Blitar Menggema

  

 Blitar (jatimradar.com) – Suasana politik di Kabupaten Blitar kembali memanas menjelang sidang Paripurna DPRD. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai pelosok desa di Bumi Penataran bersiap turun ke jalan dalam gerakan moral bertajuk “Kawal dan Kepung DPRD”. Aksi ini direncanakan berlangsung pada 29 Agustus 2025, bertepatan dengan agenda penting pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026.

 

Rakyat Bersatu Kawal Sidang

Kader Gerindra sekaligus penggagas gerakan moral, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat tarik ulur politik yang bisa menghambat pembangunan daerah.

“Kami akan terjun langsung mengawal jalannya paripurna, dengan massa yang lebih besar. Kita pastikan kalau tanggal 29 Agustus, perubahan KUA-PPAS 2026 harus disahkan,” ujarnya penuh penekanan.

Menurutnya, kehadiran rakyat di gedung dewan bukan sekadar bentuk protes, tetapi sebuah dorongan moral agar para wakil rakyat tidak lagi menunda agenda yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

 

Mengawal PAK dan APBD 2026

Gerakan moral ini lahir dari keresahan publik atas molornya pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 serta Rancangan APBD 2026. Jika kedua dokumen penting ini tidak segera disahkan, maka efeknya akan langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau pengesahan PAK dan APBD 2026 molor, pembangunan infrastruktur juga ikut tertunda. Jalan desa, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan program pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan. Ujungnya, rakyat yang dirugikan karena hasil pembangunan yang berasal dari uang pajak mereka sendiri tidak kunjung dirasakan,” tegas Jaka.

 

Potensi Dampak Jika Paripurna Kembali Gagal

Tertundanya paripurna bukan sekadar soal teknis, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pembangunan di Blitar. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain:

• Infrastruktur tertunda – Jalan, jembatan, irigasi, hingga sarana publik lainnya tak bisa segera dikerjakan.
• Pelayanan publik terganggu – Sektor kesehatan dan pendidikan rawan mengalami keterlambatan anggaran operasional.
• Ekonomi rakyat tertekan – Program pemberdayaan UMKM dan bantuan sosial bisa mandek.
• Turunnya kepercayaan publik – Rakyat makin kehilangan kepercayaan pada DPRD sebagai representasi suara mereka.

 

Gerakan Moral Tanpa Bendera Partai

Walau digagas oleh kader partai, Jaka menegaskan bahwa aksi ini murni gerakan moral, bukan agenda politik. Masyarakat dari berbagai latar belakang akan bersatu, membawa aspirasi yang sama: menuntut DPRD segera mengesahkan anggaran demi kepentingan rakyat.

“Ini bukan soal warna partai. Ini soal tanggung jawab bersama. DPRD harus sadar bahwa rakyat yang memilih mereka sedang menunggu bukti, bukan janji,” ucapnya.

 

Kekuatan Tekanan Publik

Gerakan “Kawal dan Kepung DPRD” diprediksi bakal menyedot perhatian besar. Gelombang massa yang hadir di sekitar gedung dewan pada 29 Agustus nanti diharapkan menjadi tekanan moral agar paripurna tidak lagi gagal karena absensi anggota atau tarik ulur kepentingan politik.

Sejumlah tokoh masyarakat bahkan mengingatkan, bila DPRD kembali mengulur waktu, legitimasi mereka di mata rakyat akan semakin merosot.

 

Rakyat Menunggu Bukti

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, rakyat Blitar berharap APBD dapat segera digunakan untuk pembangunan nyata. Penundaan demi penundaan hanya akan menambah beban masyarakat.

“Setiap hari rakyat membayar pajak, menyumbang bagi kas daerah. Sudah seharusnya anggaran itu kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Jangan sampai kepercayaan publik hancur gara-gara dewan gagal paripurna,” pungkas Jaka.