Gaji DPR Tembus Rp100 Juta, Pakar UMY Nilai Tidak Tunjukkan Empati

Isu mengenai rencana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut bisa mencapai Rp100 juta menuai sorotan publik. Kabar ini dianggap memicu pro dan kontra, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Seorang pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya empati dari wakil rakyat terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, langkah menaikkan gaji hingga angka fantastis tersebut bisa menimbulkan jarak sosial yang semakin lebar antara pejabat dan rakyat.

Pakar tersebut menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan pribadi. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Selain itu, kenaikan gaji dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengabdian sebagai seorang pejabat publik. Seorang anggota DPR semestinya berorientasi pada pelayanan dan tanggung jawab moral, bukan sekadar mencari keuntungan materi.

Pakar UMY itu juga menambahkan, seharusnya DPR memberi teladan dengan menunjukkan sikap sederhana dan dekat dengan rakyat. Bila kebijakan ini benar-benar terealisasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial sekaligus memperburuk citra lembaga perwakilan di mata masyarakat.

Dengan demikian, isu kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta bukan hanya soal angka semata, tetapi juga menyangkut persoalan etika, moral, dan empati terhadap rakyat yang sedang berjuang menghadapi kondisi ekonomi sulit.