Anggaran Pendidikan 2026 Tertinggi Sepanjang Sejarah, Namun Dana Kemendikdasmen Turun

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan bahwa anggaran pendidikan Indonesia pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp 757,8 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsa.

Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, muncul perhatian serius dari berbagai pihak, terutama terkait pembagian alokasi dana. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru menerima porsi yang relatif kecil, bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Dana Kemendikdasmen Turun 12 Persen

Mufidayati memaparkan bahwa dari total anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat Rp 55 triliun atau sekitar 7 persen saja. Angka ini menurun 12 persen dibanding pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 62,48 triliun.

“Ternyata dari Rp 757,8 triliun itu yang ada di Kemendikdasmen hanya beberapa persennya saja, tidak sampai 10 persen. Dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp 62,48 triliun, turun menjadi Rp 55 triliun pada 2026. Artinya terjadi penurunan sekitar 12 persen,” jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen, Selasa (26/8/2025).

Penurunan ini menimbulkan keprihatinan, mengingat Kemendikdasmen merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

DPR Prihatin dan Siap Perjuangkan

Mufidayati menekankan bahwa penurunan anggaran bagi Kemendikdasmen patut menjadi perhatian bersama. Menurutnya, saat bangsa sedang berupaya memperbaiki kualitas pendidikan, justru alokasi dana bagi kementerian yang mengurus pendidikan dasar dan menengah mengalami pemangkasan.

“Ini sebuah keprihatinan. Di saat kita ingin membangun kualitas pendidikan, tetapi malah anggarannya turun. Tentu ini menjadi keresahan kita semua,” ungkapnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Mufidayati, akan mendukung Kemendikdasmen dalam memperjuangkan tambahan anggaran. Pihaknya mendorong agar ada penambahan dana sebesar Rp 14,38 triliun sehingga kebutuhan program prioritas di bidang pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Ia juga menegaskan bahwa Kemendikdasmen perlu menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih jelas sebelum pembahasan di rapat Badan Anggaran (Banggar).

Rincian Pembagian Anggaran Pendidikan RAPBN 2026

Dalam pemaparan Kemendikdasmen, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 757,82 triliun terbagi ke beberapa sektor, yaitu:

1. Transfer ke daerah: Rp 253,36 triliun
2. Pembiayaan: Rp 37 triliun
3. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di kementerian/lembaga lain: Rp 351,46 triliun
4. Kemendikdasmen: Rp 55 triliun
5. Kemdiktisaintek: Rp 61 triliun

Dari pembagian tersebut, terlihat jelas bahwa porsi terbesar berada pada belanja pemerintah pusat di kementerian/lembaga lain serta transfer ke daerah, sementara Kemendikdasmen hanya memperoleh bagian kecil.

Harapan ke Depan

Ke depan, DPR berharap agar alokasi anggaran pendidikan dapat lebih berpihak pada sektor yang langsung bersentuhan dengan peningkatan kualitas peserta didik, guru, serta sarana-prasarana sekolah. Dengan demikian, anggaran pendidikan yang besar tidak hanya menjadi angka pencapaian, melainkan juga berdampak nyata bagi kualitas pendidikan nasional.

Dengan komitmen pemerintah, dukungan DPR, serta perencanaan yang transparan, diharapkan anggaran pendidikan 2026 benar-benar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan Indonesia.