Tunjangan DPR Naik di Tengah Ekonomi Sulit, Akademisi UGM: Tambah Beban APBN

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai sorotan publik. Pasalnya, keputusan ini diambil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, langkah tersebut justru menambah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan itu tidak sensitif terhadap situasi ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi dan menghadapi tekanan global.

Ia menegaskan bahwa DPR seharusnya memberi contoh penghematan, bukan justru menambah pengeluaran negara. Kenaikan tunjangan dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi harga kebutuhan pokok tinggi, ketidakpastian pekerjaan, dan daya beli yang melemah.

“APBN saat ini sudah terbebani dengan berbagai program prioritas seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Menambah tunjangan DPR hanya mempersempit ruang fiskal negara,” jelasnya.

Kritik ini sejalan dengan keresahan publik yang menilai keputusan tersebut tidak tepat waktu. Banyak pihak beranggapan bahwa dana yang digunakan untuk kenaikan tunjangan sebaiknya dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, pihak DPR beralasan bahwa kenaikan tunjangan dimaksudkan untuk menunjang kinerja wakil rakyat dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan representasi. Namun, argumen ini tetap memicu perdebatan karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi riil masyarakat saat ini.

Perdebatan mengenai kenaikan tunjangan DPR diperkirakan akan terus berlangsung. Publik menunggu langkah konkret pemerintah dan parlemen untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil.